Teori- Teori Pembelajaran

Oleh : Puji Windriyani 

Teori merupakan hasil penemuan dari beberapa ahli yang kemudian dikembangkan oleh individu untuk dipraktekkan. Sedangkan teori pembelajaran merupakan hasil penemuan dari beberapa ahli yang digunakan untuk mempermudah proses pembelajaran. Namun tidak semua teori tersusun secara sempurna, pasti memiliki persoalan dan perbedaan yang membedakannya dengan teori lainnya, dan juga memiliki perubahan dari masa ke masa.

DENGAR PENDAPAT PENYUSUNAN RAPERDA PENGELOLAAN PENDIDIKAN DI KEBUMEN

Kebumen- Bertempat di ruang rapat Komisi A DPRD Kebumen acara mengundang dari beberapa pihak yakni Dewan Pendidikan, LSM Bina Insani, Indipt Kebumen, Plan Kebumen dan Formasi.
Diawali paparan dari Ketua Komisi A Ibu Dra. Halimah disampaikan bahwa pertemuan dimaksud untuk menyerap aspirasi dan masukan sebagai bahan penyusunan Draft Raperda Pendidikan Inisiatif DPRD yang nantinya akan disampaikan ke Pimpinan Dewan untuk  persetujuan menjadi Raperda.

BKN Siap Garap NIP 67 Ribu Honorer

JAKARTA -- Hingga kemarin belum jelas kapan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS akan selesai dan diundangkan menjadi PP. Sebelumnya dijanjikan PP diterbitkan Oktober ini. Meski demikian, Kabiro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aris Windiyanto, menyatakan kesiapan BKN untuk membuat Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi 67 ribu tenaga honorer kategori I, yang dipastikan akan menjadi CPNS begitu PP dimaksud terbit."Untuk pembuatan NIP, BKN siap. Kita tinggal tunggu pengumumannya saja (penerbitan PP, red)," ujar Aris Windiyanto kepada JPNN di Jakarta, kemarin (10/10). 

PGSI Siapkan Usulan Ke Komisi A

KEBUMEN EKSPRES. Kamis Pahing 6 Oktober 2011

Kebumen- Persatuan Guru Seluruh Indonesia Kabupaten Kebumen sedang menyiapkan draf usulan untuk diajukan kepada Komisi A DPRD Kebumen terkait Rancangan Perda Pendidikan.

Diskriminasi Sekolah dan Guru Swasta

Kebumen. Sekolah swasta dan para gurunya sampai saat ini masih diperlakukan kurang adil oleh pemerintah. Perlakuan diskriminatif itu terlihat dalam pengalokasian bantuan APBN atau APBD kepada sekolah swasta yang sangat timpang dibandingkan sekolah negeri, begitu juga dalam hal sertifikasi guru.

FKGH Kemenag Kebumen Akan ke Jakarta Perjelas mekanisme Pengangkatan Honorer

Kebumen: Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH) Kemenag  Kabupaten Kebumen merencanakan pada akhir bulan september ini berangkat ke Jakarta untuk memperjelas status dan mekanisme pengangkatan Honorer sesuai dengan ketentuan PP Honorer yang baru.

RPP BINA BAHASA INDONESIA Kls 6 A

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Pelajaran                      : I

Mata Pelajaran            : Bahasa Indonesia

Kelas/Smester             : 6/ Pertama

Standar Kompetansi   :Memahami tek dan cerita anak yang dibacakan

Waktu                         : 2 X 35 menit ( 1 X Pertemuan )

________________________________________________________________________

WARNING MENPAN BAGI KEPALA DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN PEGAWAI

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Meneg PAN & RB),EE Mangindaan mengingatkan kepala daerah, terutama mereka yang baru terpilih sebagai kepala daerah untuk tidak sewenang-wenang menempatkan atau memosisikan para pegawai negeri sipil (PNS) di daerahnya tanpa melihat ketentuan perundang-undangan. Pasalnya, Kemenpan dan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) sedang membahas, bagi kepala daerah yang tidak melakukan pembinaan karir PNS secara benar, bakal dikenai sanksi.”kemarin Jumat,5 agustus 2011 pagi pada rapat dengan Bapak Wapres (Boediono, Red), sudah ada pemaparan Mendagri soal hal semacam itu dan bagaimana menyikapinya. Untuk itu, karena saat ini sedang dalam pembahasan revisi UU 32 Tahun 2004 tentang Pemda, dan Kemenpan berkepentingan dalam hal ini melalui UU Nomor 43 tahun 1999 (Tentang perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Red), kita akan memasukkan poin pemberian sanksi bagi kepala daerah yang sewenang-wenang terhadap PNS,” ungkap EE Mangindaan kepada wartawan saat jumpa pers di Kantor KemenegPAN dan RB, Jumat,5 agustus 2011.

Kementerian Dalam Negeri Kaji Ulang Rencana Moratorium PNS

Kementerian Dalam Negeri saat ini sedang melakukan pengkajian kebutuhan pegawai negeri sipil (PNS). Salah satu yang menjadi bahan kajian menyangkut moratorium atau penghentian sementara perekrutan calon PNS. Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi seusai menghadiri puncak acara Hari Keluarga tingkat Nasional XVIII di Lapangan Kota Baru Parahyangan, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Kamis (30/6).

PPCI - Moratorium CPNS 2011 Bisa Picu Masalah Baru

July 20th, 2011 • Related • Filed Under
Keputusan pemerintah untuk menutup pengajuan jatah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2011, baik di level pusat maupun daerah berpotensi memicu masalah baru. Sebab, tidak diiringi dengan penataan regulasi dan penataan formasi kebutuhan antar instansi atau antar daerah. ’’Saya khawatir wacana moratorium ini hanya akan melahirkan persoalan baru yang meresahkan kalangan birokrasi dan mengganggu pelayanan publik,’’ kata anggota Komisi II DPR Arif Wibowo di Jakarta, Minggu (17/7).

"60 Instansi yg tak membuka CPNS Umum"

Oleh Ainie Tegallovely pada 18 Juli 2011 jam 10:38
JAKARTA - Tuntas sudah  pengajuan kebutuhan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2011. Berdasar data dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Kemen PAN dan RB), hingga batas akhir pengajuan, terdapat 60
intansi yang tak memasukkan data kebutuhan pegawai baru. Ke-60 instansi
tersebut terdiri atas instansi pemerintah pusat, pemerintah provinsi,
dan pemerintah kabupaten/kota.

PGSI :Tuntut Jamsostek Bagi Guru Swasta

JAKARTA - Ketua Dewan Penasehat Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), Suparman mengatakan, saat ini jumlah guru swasta di Indonesia mencapai 700 ribu orang. Sejak dulu mereka tidak pernah dilindungi oleh pemerintah karena tidak memiliki payung hukum yang jelas untuk mendapatkan status PNS.

Pernyataan Sikap pada Deklarasi Nasional PGSI

PERSATUAN GURU SELURUH INDONESIA

(Wadah Guru Swasta Se-Indonesia)

PERBAIKAN KONDISI KERJA GURU SWASTA

MENJADI TANGGUNG JAWAB NEGARA/PEMERINTAH

Sepanjang sejarah pergerakan nasional menuju kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia peran perguruan swasta sangat penting dalam menyiapkan pemimpin-pemimpin pergerakan nasional yang merupakan founding fathers Negara tercinta Republik Indonesia.

Ki Hadjar Dewantara sendiri menjadi Menteri Pendidikan Nasional yang hari lahirnya diperingati setiap tahun sebagai Hari Pendidikan Nasional

Perjuangkan Nasib, Guru Swasta Bentuk Organisasi Baru

 TEMPO Interaktif, Semarang - Para guru swasta di seluruh Indonesia membentuk sebuah wadah baru untuk alat perjuangan aspirasinya. Persatuan Guru Swasta Indonesia, nama organisasi baru ini akan dideklarasikan pada 7 Juli mendatang di Tugu Proklamasi Jakarta

PROSEDUR PELAKSANAAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS

PTK bukan hanya bertujuan mengungkapkan penyebab dari berbagai permasalahan pembelajaran yang dihadapi seperti kesulitan siswa dalam mempelajari pokok-pokok bahasan tertentu, tetapi yang lebih penting lagi adalah memberikan pemecahan masalah berupa tindakan tertentu untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. Atas dasar itu, terdapat tiga hal penting dalam pelaksanaan PTK yakni sebagai berikut.

LAPORAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS

Apabila guru sudah merasa puas dengan siklus-siklus yang dilakukan, langkah berikutnya tidak lain adalah menyusun laporan kegiatan. Proses penyusunan laporan ini tidak akan dirasakan sulit apabila sejak awal guru sudah disiplin mencatat apa saja yang sudah dilakukan. Untuk menyusun laporan penelitian diperlukan pedoman penulisan yang dapat dipakai sebagai acuan para peneliti pelaksana, sehingga tidak ditemukan adanya variasi bentuk. Di samping itu, juga perlu disesuaikan dengan pedoman yang sudah ditetapkan Diknas dalam rangka memenuhi persyaratan penulisan karya tulis ilmiah (KTI) dalam upaya meningkatkan jabatan/ golongan melalui pengembangan profesi. Berikut ini disampaikan bentuk laporan PTK dalam rangka mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan dengan menglompokannya menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut.

Kuota 20% Prioritas Bagi Siswa Miskin

NgapakNEWS – Masa Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2011/2012 di Kebumen resmi dibuka secara serentak, Senin,27 Juni 2011. Kesibukan dalam rangka menyambut ajaran baru itu dapat dilihat ditempat-tempat pendaftaran di masing-masing sekolah. Masa pendaftaran yang hanya satu minggu sampai tanggal 2 Juli menyebabkan banyak calon siswa baru harus segera melakukan pendaftaran, pun demikian bagi pihak sekolah juga harus melakukan kerja ekstra.

Ketentuan Pengadaan PNS

Guru-KEBUMEN : Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong. Pada umumnya formasi yang lowong disebabkan adanya Pegawai Negeri Sipil yang berhenti, pensiun, meninggal dunia atau adanya perluasan organisasi, yang kemudian ditetapkan dalam keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara Karena tujuan pengadaan Pegawai Negeri Sipil untuk mengisi formasi yang lowong, maka pengadaan Pegawai Negeri Sipil harus berdasarkan kebutuhan, baik dalam arti jumlah maupun kompetensi jabatan yang diperlukan. Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Syarat-syarat tersebut tidak boleh didasarkan atas jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan, atau Daerah.

Inpassing

Guru-KEBUMEN

1. Persyaratan
   Penetapan jabatan fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan angka kreditnya, bukan sebatas untuk memberikan tunjangan profesi bagi mereka, namun lebih jauh adalah untuk menetapkan kesetaraan jabatan, pangkat/golongan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sekailgus demi tertib administrasi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil. Atas dasar itu, Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang dapat ditetapkan Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya adalah:

Tengah Digodok; Pegawai Tidak Tetap Bakal Terima Pensiun Layaknya PNS

Selasa, 14 Juni 2011 18:05
REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK BARAT - Pemerintah tengah menggodok aturan tentang pegawai tidak tetap agar dapat memberdayakan semua tenaga honorer di instansi pemerintah pusat dan daerah yang upahnya tidak bersumber dari APBN dan APBD. "Ada rencana penetapan pegawai tidak tetap, tapi peraturan pemerintahnya belum ada, kami sudah paparkan," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Evert Erenst Mangindaan, seusai menjadi pembicara kunci pada Lokakarya Kelembagaan Perangkat Daerah, yang digelar di kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Forgusta Kebumen Akan Bentuk Tim Pemantau

Awasi PPDB

Guru-Kebumen  - Berlangsungnya proses penerimaan siswa baru pada pergatian tahun ajaran 2011-2012, menjadi perhatian khusus dari Forum Guru Swasta (Forgusta) Kebumen. Forum yang beranggotakan para pendidik disekolah-sekolah swasta tersebut akan membentk tim pemantau guna menjamin proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2011/2012 ini berlangsung lancar.

Siswa Miskin, Pendaftaran Gratis

Guru-KEBUMEN – Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga (Dikpora) memberlakukan aturan ketat dalam Penerimaaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kebumen tahun ini.  Panitia penerimaan siswa baru (PPDB) dilarang memungut uang pendafataran bagi siswa dari keluarga miskin.

MERAH PUTIH DI LANGIT BIRU

MERAH ….
ADALAH DARAH KEHIDUPANKU
MENGALIR INDAH MERASUK SEGENAP SENDI
MEMOMPA SEMAGAT HIDUP TUK MENGABDI PADA BANGSA
MENEBAR AROMA DAN WARNA
MASA DEPAN CERIA

Proposal PTK

FORMAT PROPOSAL PENELITIAN TINDAKAN KELAS

(CLASSROOM ACTION RESEARCH)

A.   JUDUL PENELITIAN

Judul penelitian hendaknya singkat dan spesifik tetapi cukup jelas mewakili gambaran tentang masalah yang akan diteliti dan tindakan yang dipilih untuk menyelesaikan atau sebagai solusi terhadap masalah yang dihadapi

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2003
TENTANG
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ALOKASI DANA SUBSIDI PENINGKATAN KUALIFIKASI AKADEMIK GURU KE S1 BAGI GURU DALAM JABATAN, TAHUN 2011

Sumber:

Kementerian Pendidikan Nasiona

Membumikan Identitas Seni NU di Kebumen

"Melestraikan seni budaya sudah lama sejak moyang kita, tinggal saatnya mencari icon seni tradisonal sekaligus menjadikan Rebana kebumen mendunia, sebagai media dakwah sekaligus menambah khazanah peradaban masyarakat warga Kebumen."

Selayang Pandang: Kebijakan Pendidikan Di Indonesia Pra Proklamasi Kemerdekaan

1. PENDAHULUAN

Kebijakan merupakan keputusan yang telah ditetapkan atau standing decision yang memiliki karakteristik tertentu seperti konsistensi sikap dan keberulangan bagi subyek dan obyeknya (Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt dalam Reyes, 2001). Sementara kebijakan pendidikan dapat dimaknai sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur pendidikan di negaranya. Yang pasti, kebijakan apapun itu, selalu diwujudkan dalam bentuk keputusan yang menekankan pada implementasi tindakan, terlepas dari tindakan tersebut pada akhirnya dilakukan atau tidak.

Aksi Perjuangan Guru Honorer Indonesia

JAKARTA - Nasib menjadi tenaga pengajar honorer dinilai tidak memberi kepastian. Kemarin (3/5), sekitar 500 orang pengajar honorer melakukan unjuk rasa di depan Istana Merdeka meminta pemerintah segera mengangkat pekerja tidak tetap menjadi pegawai negeri sipil.

Massa yang unjuk rasa tersebut berasal dari Forum Honorer Indonesia (FHI) yang membawahkan 33 organisasi pengajar honorer seluruh Indonesia. Mereka di antaranya berasal dari Tegal, Karawang, Subang, Kendal, Purworejo, Kutai Kartanegara, dan Lampung.

Deklarasi dan Simposium Nasional PGSI-FGII Kab. Kebumen

Kebumen: Simposium Dalam Rangka Peresmian Persatuan Guru Seluruh Indonesia dan Federasi Guru Independen Indonesia dan (PGSI-FGII) Kabupaten Kebumen dengan tema ‘’ National Symposium Of  Teachers Challenge and Expectation” dilaksanakan pada hari Sabtu, 30 April 2011 bertempat diruang paripurna DPRD Kebumen.Hadir pada kesempatan tersebut Ibu Dra. Diah Woro Palupi Kepala Dikpora mewakili Bupati Kepala Daerah Kab. Kebumen dan Ibu Dra. Halimah selaku Ketua Komis A DPRD Kab. Kebumen

DINDIK SURABYA SUDAH MULAI MENERAPKAN OUTSOURCING TERHADAP HONORER DI SEKOLAH NEGERI

• SURABAYA l SURYA Online- Rekrutmen tenaga kerja dengan sistem kontrak ternyata mulai diadopsi instansi pemerintah. Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Surabaya malah sudah mulai mempekerjakan mereka sejak 1 April lalu.

FORGUSTA dan IKA STAINU KEBUMEN MENOLAK PENYELENGGARAAN RSBI

Program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional yang beberapa waktu lalu gencar dicanangkan dengan tujuan mengejar standar mutu pendidikan dalam perjalananya tidak sesuai dengan yang direncanakan bahkan menuai banyak kritik dan kecaman karena konsep tersebut terkesan sangat dipaksakan dan nyata tidak memberikan kontribusi berarti bagi peningkatan mutu pendidikan. Hal tersebut bisa dilihat dari pelaksanaan  program RSBI rawan terhadap penyimpangan karena RSBI cenderung menekankan biaya pendidikan ketimbang kualitas pendidikan, dilapangan baru sekedar merubah status sekolah dan terkesan menghambur-hamburkan anggaran.

Kemendiknas Akan Angkat Duta Pendidikan

JAKARTA - Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) akan mengangkat duta-duta pendidikan. Para duta pendidikan ini berasal dari berbagai kalangan masyarakat. 

Indonesia Kelebihan Guru

Jakarta, CyberNews. Rasio Siswa-Guru (RSG) di Indonesia ternyata sangat mewah dibanding negara lain. Sebab jika diberlakukan standar RSG internasional, Indonesia kelebihan pasokan guru sebesar 20% atau sekitar 500 ribu guru.
"Untuk itu, opsi kebijakannya adalah penataan rekruitmen guru," kata Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh dalam rapat kerja dengan Komite III di Gedung Dewan Perwakilan Daerah RI Senayan Jakarta, Senin (7/3/2011)

Pemerintah Akan Menyelesaikan Permasalahan Tenaga Honorer dengan Tuntas

Rabu, 23 Februari 2011 13:4

Jkt-Humas, Pemerintah akan menyelesaikan permasalahan tenaga honorer dengan tuntas. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, pemerintah akan segera membuat Peraturan Pemerintah (PP) yang baru tentang tenaga honorer. Demikian informasi yang diberikan Kepala Bagian Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat saat melakukan Audiensi dengan Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya di Ruang Data lantai 2 gedung I BKN Pusat Jakarta, Rabu (23/2).

Ribuan Guru di Kebumen Bergaji di Bawah Standar

Ribuan guru swasta di Kabupaten Kebumen masih bergaji jauh di bawah standar. Bahkan, ada sebagian guru sekolah swasta yang tidak menerima gaji sama sekali.

Guru PNS batal ditarik dari sekolah swasta

SURABAYA – Sekolah swasta yang selama ini mendapat bantuan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS), untuk sementara bisa bernafas lega. Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) RI dan Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) akan mengkaji ulang PP 28/1981 tentang Pemberian Bantuan kepada Sekolah Swasta yang menjadi dasar pemberian bantuan pada sekolah swasta.

Kebijakan Penyaluran BOS mengurangi Hak Guru Swasta

Kebijakan pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 tahun 2010 yang telah menjadi panduan penyaluran BOS tahun 2011 menetapkan bahwa belanja alokasi pegawai dalam hal ini alokasi tenaga honorer hanya dialokasikan maksimal 20 persen. Sedangkan selama ini sekolah selalu mengalokasikan lebih dari 20 persen bahkan rata-rata sekolah ada yang sampai 30 persen.

Jatah PNS 2011 untuk Honorer hanya 30 persen

JAKARTA - Pemerintah mengurangi jatah kursi tenaga honorer yang diangkat sebagai CPNS pada 2011. Jika sebelumnya pada pengangkaten yang dikhususkan untuk honorer kategori I (tertinggal dan tanpa tes) jatah kursinya mencapai 40 persen, kini untuk honorer kategori dua alokasi kursinya hanya 30 persen saja.

FORGUSTA BERPARTISPASI MENCERDASKAN BANGSA ”BAGIKAN 44.028 BUKU BAGI SEKOLAH SWASTA"

Kewajiban semua warga negara untuk berperan serta dalam peningkatan kualitas pendidikan baik peserta didik maupun guru sebagai pendidik. Salah satunya dengan memotivasi minat baca pelajar yang selama ini belum membudaya dilingkungan pendidikan kita.

Forgusta tuntut honor sesuai UMR

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru-guru swasta menagih janji pemerintah yang akan meningkatkan kesejahteraan mereka. Hingga saat ini, pemerintah dinilai lebih mengutamakan guru pegawai negeri sipil (PNS), sedangkan guru swasta diabaikan.