PPCI - Moratorium CPNS 2011 Bisa Picu Masalah Baru

July 20th, 2011 • Related • Filed Under
Keputusan pemerintah untuk menutup pengajuan jatah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2011, baik di level pusat maupun daerah berpotensi memicu masalah baru. Sebab, tidak diiringi dengan penataan regulasi dan penataan formasi kebutuhan antar instansi atau antar daerah. ’’Saya khawatir wacana moratorium ini hanya akan melahirkan persoalan baru yang meresahkan kalangan birokrasi dan mengganggu pelayanan publik,’’ kata anggota Komisi II DPR Arif Wibowo di Jakarta, Minggu (17/7).

"60 Instansi yg tak membuka CPNS Umum"

Oleh Ainie Tegallovely pada 18 Juli 2011 jam 10:38
JAKARTA - Tuntas sudah  pengajuan kebutuhan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2011. Berdasar data dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Kemen PAN dan RB), hingga batas akhir pengajuan, terdapat 60
intansi yang tak memasukkan data kebutuhan pegawai baru. Ke-60 instansi
tersebut terdiri atas instansi pemerintah pusat, pemerintah provinsi,
dan pemerintah kabupaten/kota.

PGSI :Tuntut Jamsostek Bagi Guru Swasta

JAKARTA - Ketua Dewan Penasehat Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), Suparman mengatakan, saat ini jumlah guru swasta di Indonesia mencapai 700 ribu orang. Sejak dulu mereka tidak pernah dilindungi oleh pemerintah karena tidak memiliki payung hukum yang jelas untuk mendapatkan status PNS.

Pernyataan Sikap pada Deklarasi Nasional PGSI

PERSATUAN GURU SELURUH INDONESIA

(Wadah Guru Swasta Se-Indonesia)

PERBAIKAN KONDISI KERJA GURU SWASTA

MENJADI TANGGUNG JAWAB NEGARA/PEMERINTAH

Sepanjang sejarah pergerakan nasional menuju kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia peran perguruan swasta sangat penting dalam menyiapkan pemimpin-pemimpin pergerakan nasional yang merupakan founding fathers Negara tercinta Republik Indonesia.

Ki Hadjar Dewantara sendiri menjadi Menteri Pendidikan Nasional yang hari lahirnya diperingati setiap tahun sebagai Hari Pendidikan Nasional

Perjuangkan Nasib, Guru Swasta Bentuk Organisasi Baru

 TEMPO Interaktif, Semarang - Para guru swasta di seluruh Indonesia membentuk sebuah wadah baru untuk alat perjuangan aspirasinya. Persatuan Guru Swasta Indonesia, nama organisasi baru ini akan dideklarasikan pada 7 Juli mendatang di Tugu Proklamasi Jakarta

PROSEDUR PELAKSANAAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS

PTK bukan hanya bertujuan mengungkapkan penyebab dari berbagai permasalahan pembelajaran yang dihadapi seperti kesulitan siswa dalam mempelajari pokok-pokok bahasan tertentu, tetapi yang lebih penting lagi adalah memberikan pemecahan masalah berupa tindakan tertentu untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. Atas dasar itu, terdapat tiga hal penting dalam pelaksanaan PTK yakni sebagai berikut.

LAPORAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS

Apabila guru sudah merasa puas dengan siklus-siklus yang dilakukan, langkah berikutnya tidak lain adalah menyusun laporan kegiatan. Proses penyusunan laporan ini tidak akan dirasakan sulit apabila sejak awal guru sudah disiplin mencatat apa saja yang sudah dilakukan. Untuk menyusun laporan penelitian diperlukan pedoman penulisan yang dapat dipakai sebagai acuan para peneliti pelaksana, sehingga tidak ditemukan adanya variasi bentuk. Di samping itu, juga perlu disesuaikan dengan pedoman yang sudah ditetapkan Diknas dalam rangka memenuhi persyaratan penulisan karya tulis ilmiah (KTI) dalam upaya meningkatkan jabatan/ golongan melalui pengembangan profesi. Berikut ini disampaikan bentuk laporan PTK dalam rangka mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan dengan menglompokannya menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut.