Ribuan guru swasta di Kabupaten Kebumen masih bergaji jauh di bawah standar. Bahkan, ada sebagian guru sekolah swasta yang tidak menerima gaji sama sekali.Seperti diungkapkan Ketua Forum Guru Swasta (Forgusta) Kabupaten Kebumen Khotimul Hasan SPd, tingkat kesejahteraan para guru di sekolah swasta masih jauh dari harapan. Padahal, beban pekerjaan mereka sama dengan guru yang berstatus pegawai negeri.
''Saat ini gaji para guru swasta Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu. Bahkan, ada yang harus rela tidak menerima gaji demi biaya operasional sekolah,'' katanya.
Dia menambahkan, 6.000 guru swasta bernasib begitu di Kebumen. Mereka lalu bergabung dalam beberapa wadah,Ada Forgusta (Forum Guru Swasta), dan Gerakan Guru Nusantara (GGN). ''Kami meminta penyetaraan gaji guru swasta dengan UMK (upah minimum Kabupaten) Kabupaten Kebumen sebesar Rp 700 ribu,'' katanya.
Selama ini, kata dia, belum ada produk kebijakan, baik nasional maupun tingkat daerah, yang mengatur nasib guru swasta. ''Berkaitan dengan itu, kami mendorong Pemkab Kebumen membuat peraturan daerah (perda) yang mengatur standar gaji bagi guru swasta di Kebumen,karena adanya otonomi sangat memungkinkan peraturan itu dibuat tinggal kemauan pemangku kebijakan baik ekskutif maupun legislatif'' ujarnya.
Ketua Yayasan Kesejahteraan Pendidikan Islam Kebumen Imam Sibaweh mengatakan, harus ada tindak lanjut untuk mendorong pembentukan payung hukum bagi guru swasta di Kebumen. Yakni, tim guru swasta pengawal perda atau perbup yang berpihak kepada guru swasta di semua tingkatan. ''Jika guru tidak sejahtera, tidak ada motivasi mengajar. Kebumen akan tertinggal,'' katanya.
''Saat ini gaji para guru swasta Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu. Bahkan, ada yang harus rela tidak menerima gaji demi biaya operasional sekolah,'' katanya.
Dia menambahkan, 6.000 guru swasta bernasib begitu di Kebumen. Mereka lalu bergabung dalam beberapa wadah,Ada Forgusta (Forum Guru Swasta), dan Gerakan Guru Nusantara (GGN). ''Kami meminta penyetaraan gaji guru swasta dengan UMK (upah minimum Kabupaten) Kabupaten Kebumen sebesar Rp 700 ribu,'' katanya.
Selama ini, kata dia, belum ada produk kebijakan, baik nasional maupun tingkat daerah, yang mengatur nasib guru swasta. ''Berkaitan dengan itu, kami mendorong Pemkab Kebumen membuat peraturan daerah (perda) yang mengatur standar gaji bagi guru swasta di Kebumen,karena adanya otonomi sangat memungkinkan peraturan itu dibuat tinggal kemauan pemangku kebijakan baik ekskutif maupun legislatif'' ujarnya.
Ketua Yayasan Kesejahteraan Pendidikan Islam Kebumen Imam Sibaweh mengatakan, harus ada tindak lanjut untuk mendorong pembentukan payung hukum bagi guru swasta di Kebumen. Yakni, tim guru swasta pengawal perda atau perbup yang berpihak kepada guru swasta di semua tingkatan. ''Jika guru tidak sejahtera, tidak ada motivasi mengajar. Kebumen akan tertinggal,'' katanya.
Indonesia..tak menghargai jasa guru swasta, kiamat aje
BalasHapus