30 September 2010 | 18:47 wib | Nasional
Jakarta, CyberNews. Tahun 2015 diprediksi akan terjadi ledakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tidak tanggung-tanggung, jumlahnya bisa mencapai angka 4,9 juta orang.Mantan Rektor UGM Sofian Effendi mengatakan, apabila tidak segera dilakukan perubahan secara radikal terhadap sistem kepegawaian, maka ancaman "ledakan" jumlah pensiunan PNS, Polri, dan TNI akan membuat beban belanja kepegawaian mengurangi porsi pembangunan daerah.
"Ancaman ledakan pensiunan PNS pada tahun 2015 akan terdapat 4,7 sampai 4,9 juta pensiunan PNS. Dan itu memerlukan Rp 54 triliun dari belanja pegawai APBN dan APBD," katanya saat Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi II DPR, Kamis (30/9).
Menurut dia, harus ada langkah cepat dan tepat dalam menangani masalah tersebut. Setidaknya, kata dia, reformasi pensiun harus sudah dilakukan pada 2015. “Hindari malapetaka finansial karena ledakan pensiunan PNS,” ujarnya.
Dia menjabarkan, desentralisasi pemerintah sejak 1999 telah menghasilkan jaringan pemerintahan yang sangat kompleks. Saat ini, terdapat 35 Kementerian, 85 lembaga dan komisi independent, 33 Provinsi dan 497 Kabupaten Kota.
Tahun ini, jumlah PNS aktif yang tercatat mencapai hampir lima juta orang. Dari jumlah tersebut, banyak 425 ribu diantaranya mendekati masa pensiun. Sehingga, pada 2015 mendatang, dikatakannya akan terdapat 4,7-4,9 juta pensiunan PNS. Untuk itu, dirinya menyarankan agar DPR dan pemerintah mempertimbangkan pengusulan RUU baru tentang kepegawaian.
Perbaikan yang dapat diakomodir melalui revisi UU Kepegawaian, salah satunya adalah dengan cara mempertegas perbedaan antara pejabat negara dan pejabat sipil. Pejabat negara (jabatan politik) adalah penyelenggara negara dalam menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, yudikatif, moneter dan auditif.
( Satrio Wicaksono /CN14
Menurut dia, harus ada langkah cepat dan tepat dalam menangani masalah tersebut. Setidaknya, kata dia, reformasi pensiun harus sudah dilakukan pada 2015. “Hindari malapetaka finansial karena ledakan pensiunan PNS,” ujarnya.
Dia menjabarkan, desentralisasi pemerintah sejak 1999 telah menghasilkan jaringan pemerintahan yang sangat kompleks. Saat ini, terdapat 35 Kementerian, 85 lembaga dan komisi independent, 33 Provinsi dan 497 Kabupaten Kota.
Tahun ini, jumlah PNS aktif yang tercatat mencapai hampir lima juta orang. Dari jumlah tersebut, banyak 425 ribu diantaranya mendekati masa pensiun. Sehingga, pada 2015 mendatang, dikatakannya akan terdapat 4,7-4,9 juta pensiunan PNS. Untuk itu, dirinya menyarankan agar DPR dan pemerintah mempertimbangkan pengusulan RUU baru tentang kepegawaian.
Perbaikan yang dapat diakomodir melalui revisi UU Kepegawaian, salah satunya adalah dengan cara mempertegas perbedaan antara pejabat negara dan pejabat sipil. Pejabat negara (jabatan politik) adalah penyelenggara negara dalam menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, yudikatif, moneter dan auditif.
( Satrio Wicaksono /CN14
Tidak ada komentar:
Posting Komentar