DENGAR PENDAPAT PENYUSUNAN RAPERDA PENGELOLAAN PENDIDIKAN DI KEBUMEN

Kebumen- Bertempat di ruang rapat Komisi A DPRD Kebumen acara mengundang dari beberapa pihak yakni Dewan Pendidikan, LSM Bina Insani, Indipt Kebumen, Plan Kebumen dan Formasi.
Diawali paparan dari Ketua Komisi A Ibu Dra. Halimah disampaikan bahwa pertemuan dimaksud untuk menyerap aspirasi dan masukan sebagai bahan penyusunan Draft Raperda Pendidikan Inisiatif DPRD yang nantinya akan disampaikan ke Pimpinan Dewan untuk  persetujuan menjadi Raperda.

BKN Siap Garap NIP 67 Ribu Honorer

JAKARTA -- Hingga kemarin belum jelas kapan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS akan selesai dan diundangkan menjadi PP. Sebelumnya dijanjikan PP diterbitkan Oktober ini. Meski demikian, Kabiro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aris Windiyanto, menyatakan kesiapan BKN untuk membuat Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi 67 ribu tenaga honorer kategori I, yang dipastikan akan menjadi CPNS begitu PP dimaksud terbit."Untuk pembuatan NIP, BKN siap. Kita tinggal tunggu pengumumannya saja (penerbitan PP, red)," ujar Aris Windiyanto kepada JPNN di Jakarta, kemarin (10/10). 

PGSI Siapkan Usulan Ke Komisi A

KEBUMEN EKSPRES. Kamis Pahing 6 Oktober 2011

Kebumen- Persatuan Guru Seluruh Indonesia Kabupaten Kebumen sedang menyiapkan draf usulan untuk diajukan kepada Komisi A DPRD Kebumen terkait Rancangan Perda Pendidikan.

Diskriminasi Sekolah dan Guru Swasta

Kebumen. Sekolah swasta dan para gurunya sampai saat ini masih diperlakukan kurang adil oleh pemerintah. Perlakuan diskriminatif itu terlihat dalam pengalokasian bantuan APBN atau APBD kepada sekolah swasta yang sangat timpang dibandingkan sekolah negeri, begitu juga dalam hal sertifikasi guru.

FKGH Kemenag Kebumen Akan ke Jakarta Perjelas mekanisme Pengangkatan Honorer

Kebumen: Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH) Kemenag  Kabupaten Kebumen merencanakan pada akhir bulan september ini berangkat ke Jakarta untuk memperjelas status dan mekanisme pengangkatan Honorer sesuai dengan ketentuan PP Honorer yang baru.

RPP BINA BAHASA INDONESIA Kls 6 A

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Pelajaran                      : I

Mata Pelajaran            : Bahasa Indonesia

Kelas/Smester             : 6/ Pertama

Standar Kompetansi   :Memahami tek dan cerita anak yang dibacakan

Waktu                         : 2 X 35 menit ( 1 X Pertemuan )

________________________________________________________________________

WARNING MENPAN BAGI KEPALA DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN PEGAWAI

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Meneg PAN & RB),EE Mangindaan mengingatkan kepala daerah, terutama mereka yang baru terpilih sebagai kepala daerah untuk tidak sewenang-wenang menempatkan atau memosisikan para pegawai negeri sipil (PNS) di daerahnya tanpa melihat ketentuan perundang-undangan. Pasalnya, Kemenpan dan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) sedang membahas, bagi kepala daerah yang tidak melakukan pembinaan karir PNS secara benar, bakal dikenai sanksi.”kemarin Jumat,5 agustus 2011 pagi pada rapat dengan Bapak Wapres (Boediono, Red), sudah ada pemaparan Mendagri soal hal semacam itu dan bagaimana menyikapinya. Untuk itu, karena saat ini sedang dalam pembahasan revisi UU 32 Tahun 2004 tentang Pemda, dan Kemenpan berkepentingan dalam hal ini melalui UU Nomor 43 tahun 1999 (Tentang perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Red), kita akan memasukkan poin pemberian sanksi bagi kepala daerah yang sewenang-wenang terhadap PNS,” ungkap EE Mangindaan kepada wartawan saat jumpa pers di Kantor KemenegPAN dan RB, Jumat,5 agustus 2011.

Kementerian Dalam Negeri Kaji Ulang Rencana Moratorium PNS

Kementerian Dalam Negeri saat ini sedang melakukan pengkajian kebutuhan pegawai negeri sipil (PNS). Salah satu yang menjadi bahan kajian menyangkut moratorium atau penghentian sementara perekrutan calon PNS. Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi seusai menghadiri puncak acara Hari Keluarga tingkat Nasional XVIII di Lapangan Kota Baru Parahyangan, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Kamis (30/6).