Tampilkan postingan dengan label Berita. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Berita. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 16 Juni 2012

SMP PLUS AL FATA
SOMALANGU SUMBERADI KEBUMEN
 
VISI SEKOLAH
"Terbentuknya manusia beriman, bertaqwa dan bermoral serta menguasai ilmu pengetahuan dan tekhnologi, berdasarkan budaya Indonesia dan memiliki wawasan internasional"
 

Jumat, 04 Mei 2012

Sambutan Menteri pendidikan dan kebudayaan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SAMBUTAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PADA PERINGATAN HARI PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2012
RABU, 2 MEI 2012
Assalamualaikum warahamtullahi wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,
Hadirin, peserta upacara yang berbahagia,
Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Illahi Rabbi, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, kita semua masih diberi kesempatan, kekuatan, kesehatan dan kecintaan sehingga kita dapat melaksanakan peringatan Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2012, dalam keadaan sehat dan penuh semangat.

Rabu, 21 Maret 2012

Formasi Guru Kabupaten Kebumen tahun 2012

KEBUMEN-Dalam rangka penataan kinerja guru pegawai negri sipil (PNS) dilingkungan sekolah Negeri di Kabupaten Kebumen tahun 2012 ini, untukguru kelas akan ada formasi baru. Kepala Dinas Dikpora Kebumen Dra.Dyah Woro palupi mengatakan, penataan guru kali ini merupakan program dari Kementrian Pendidikan pusat . Penataan tersebut bertujuan untuk pemerataan kinerja guru kelas PNS dilingkungan sekolah Negeri.

Kamis, 19 Januari 2012

Guru Bantu Kebumen akan Demo

Terkait Peraturan Dilarang Menuntut Jadi PNS

KEBUMEN- Guru bantu SD di Kebumen berniat melancarkan demo ke Jakarta menemui presiden. Aksi tersebut dilakukan terkait peraturan yang melarang guru bantu menuntut menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Salah satu guru honorer SDN Desa Peniron, Kecamatan Pejagoan Nur Fatimah, mengungkapkan beberpa waktu yang lalu ada surat edaran dari UPTD Dikpora Kecamatan Pejagoan yang isinya agar guru honorer membuat surat perjanjian yang menyatakan kalau guru bantu  disekolah negeri tidak boleh menuntut jadi PNS.
Surat edaran yang dirasakan guru sebagai intruksi tersebut membuat mereka kecewa. "Guru bantu merasa tidak diberi keadilan seperti guru-guru lainnya", ujar Nur.

Senin, 09 Januari 2012

Sertifikasi Hanya Untuk Mengejar Honor

KEBUMEN EKSPRES. Kamis Pon 5 Januari 2012
Kebumen- Sertifikasi guru yang dilakukan sejak Tahun lalu, dianggap belum memperlihatkan imbasnya bagi peningkatan kualitas pendidikan.Ketua Forum Guru Swasta (FORGUSTA) Khotimul Hasan, S.Pd.I mengatakan, pengamatan forgusta dari beberapa sekolahan terkait sertifikasi guru, kata dia, sama sekali tidak berdampak untuk peningkatan kualitas pendidikan.

Senin, 17 Oktober 2011

DENGAR PENDAPAT PENYUSUNAN RAPERDA PENGELOLAAN PENDIDIKAN DI KEBUMEN




Kebumen- Bertempat di ruang rapat Komisi A DPRD Kebumen acara mengundang dari beberapa pihak yakni Dewan Pendidikan, LSM Bina Insani, Indipt Kebumen, Plan Kebumen dan Formasi.
Diawali paparan dari Ketua Komisi A Ibu Dra. Halimah disampaikan bahwa pertemuan dimaksud untuk menyerap aspirasi dan masukan sebagai bahan penyusunan Draft Raperda Pendidikan Inisiatif DPRD yang nantinya akan disampaikan ke Pimpinan Dewan untuk  persetujuan menjadi Raperda.

Kamis, 06 Oktober 2011

PGSI Siapkan Usulan Ke Komisi A

KEBUMEN EKSPRES. Kamis Pahing 6 Oktober 2011
Kebumen- Persatuan Guru Seluruh Indonesia Kabupaten Kebumen sedang menyiapkan draf usulan untuk diajukan kepada Komisi A DPRD Kebumen terkait Rancangan Perda Pendidikan.

Rabu, 14 September 2011

FKGH Kemenag Kebumen Akan ke Jakarta Perjelas mekanisme Pengangkatan Honorer

Kebumen: Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH) Kemenag  Kabupaten Kebumen merencanakan pada akhir bulan september ini berangkat ke Jakarta untuk memperjelas status dan mekanisme pengangkatan Honorer sesuai dengan ketentuan PP Honorer yang baru.

Rabu, 10 Agustus 2011

WARNING MENPAN BAGI KEPALA DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN PEGAWAI

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Meneg PAN & RB),EE Mangindaan mengingatkan kepala daerah, terutama mereka yang baru terpilih sebagai kepala daerah untuk tidak sewenang-wenang menempatkan atau memosisikan para pegawai negeri sipil (PNS) di daerahnya tanpa melihat ketentuan perundang-undangan. Pasalnya, Kemenpan dan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) sedang membahas, bagi kepala daerah yang tidak melakukan pembinaan karir PNS secara benar, bakal dikenai sanksi.”kemarin Jumat,5 agustus 2011 pagi pada rapat dengan Bapak Wapres (Boediono, Red), sudah ada pemaparan Mendagri soal hal semacam itu dan bagaimana menyikapinya. Untuk itu, karena saat ini sedang dalam pembahasan revisi UU 32 Tahun 2004 tentang Pemda, dan Kemenpan berkepentingan dalam hal ini melalui UU Nomor 43 tahun 1999 (Tentang perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Red), kita akan memasukkan poin pemberian sanksi bagi kepala daerah yang sewenang-wenang terhadap PNS,” ungkap EE Mangindaan kepada wartawan saat jumpa pers di Kantor KemenegPAN dan RB, Jumat,5 agustus 2011.

Kamis, 04 Agustus 2011

Kementerian Dalam Negeri Kaji Ulang Rencana Moratorium PNS

Kementerian Dalam Negeri saat ini sedang melakukan pengkajian kebutuhan pegawai negeri sipil (PNS). Salah satu yang menjadi bahan kajian menyangkut moratorium atau penghentian sementara perekrutan calon PNS. Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi seusai menghadiri puncak acara Hari Keluarga tingkat Nasional XVIII di Lapangan Kota Baru Parahyangan, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Kamis (30/6).

Senin, 18 Juli 2011

"60 Instansi yg tak membuka CPNS Umum"

Oleh Ainie Tegallovely pada 18 Juli 2011 jam 10:38
JAKARTA - Tuntas sudah  pengajuan kebutuhan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2011. Berdasar data dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Kemen PAN dan RB), hingga batas akhir pengajuan, terdapat 60
intansi yang tak memasukkan data kebutuhan pegawai baru. Ke-60 instansi
tersebut terdiri atas instansi pemerintah pusat, pemerintah provinsi,
dan pemerintah kabupaten/kota.

Jumat, 08 Juli 2011

PGSI :Tuntut Jamsostek Bagi Guru Swasta

JAKARTA - Ketua Dewan Penasehat Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), Suparman mengatakan, saat ini jumlah guru swasta di Indonesia mencapai 700 ribu orang. Sejak dulu mereka tidak pernah dilindungi oleh pemerintah karena tidak memiliki payung hukum yang jelas untuk mendapatkan status PNS.

Pernyataan Sikap pada Deklarasi Nasional PGSI

PERSATUAN GURU SELURUH INDONESIA
(Wadah Guru Swasta Se-Indonesia)

PERBAIKAN KONDISI KERJA GURU SWASTA
MENJADI TANGGUNG JAWAB NEGARA/PEMERINTAH

Sepanjang sejarah pergerakan nasional menuju kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia peran perguruan swasta sangat penting dalam menyiapkan pemimpin-pemimpin pergerakan nasional yang merupakan founding fathers Negara tercinta Republik Indonesia.
Ki Hadjar Dewantara sendiri menjadi Menteri Pendidikan Nasional yang hari lahirnya diperingati setiap tahun sebagai Hari Pendidikan Nasional

Selasa, 05 Juli 2011

Perjuangkan Nasib, Guru Swasta Bentuk Organisasi Baru

foto TEMPO Interaktif, Semarang - Para guru swasta di seluruh Indonesia membentuk sebuah wadah baru untuk alat perjuangan aspirasinya. Persatuan Guru Swasta Indonesia, nama organisasi baru ini akan dideklarasikan pada 7 Juli mendatang di Tugu Proklamasi Jakarta

Kamis, 30 Juni 2011

Kuota 20% Prioritas Bagi Siswa Miskin


NgapakNEWS – Masa Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2011/2012 di Kebumen resmi dibuka secara serentak, Senin,27 Juni 2011. Kesibukan dalam rangka menyambut ajaran baru itu dapat dilihat ditempat-tempat pendaftaran di masing-masing sekolah. Masa pendaftaran yang hanya satu minggu sampai tanggal 2 Juli menyebabkan banyak calon siswa baru harus segera melakukan pendaftaran, pun demikian bagi pihak sekolah juga harus melakukan kerja ekstra.

Rabu, 22 Juni 2011

Tengah Digodok; Pegawai Tidak Tetap Bakal Terima Pensiun Layaknya PNS

Selasa, 14 Juni 2011 18:05
REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK BARAT - Pemerintah tengah menggodok aturan tentang pegawai tidak tetap agar dapat memberdayakan semua tenaga honorer di instansi pemerintah pusat dan daerah yang upahnya tidak bersumber dari APBN dan APBD. "Ada rencana penetapan pegawai tidak tetap, tapi peraturan pemerintahnya belum ada, kami sudah paparkan," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Evert Erenst Mangindaan, seusai menjadi pembicara kunci pada Lokakarya Kelembagaan Perangkat Daerah, yang digelar di kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sabtu, 18 Juni 2011

Forgusta Kebumen Akan Bentuk Tim Pemantau

Awasi PPDB

Guru-Kebumen  - Berlangsungnya proses penerimaan siswa baru pada pergatian tahun ajaran 2011-2012, menjadi perhatian khusus dari Forum Guru Swasta (Forgusta) Kebumen. Forum yang beranggotakan para pendidik disekolah-sekolah swasta tersebut akan membentk tim pemantau guna menjamin proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2011/2012 ini berlangsung lancar.

Jumat, 10 Juni 2011

Siswa Miskin, Pendaftaran Gratis

Guru-KEBUMEN – Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga (Dikpora) memberlakukan aturan ketat dalam Penerimaaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kebumen tahun ini.  Panitia penerimaan siswa baru (PPDB) dilarang memungut uang pendafataran bagi siswa dari keluarga miskin.

Selasa, 03 Mei 2011

Aksi Perjuangan Guru Honorer Indonesia

JAKARTA - Nasib menjadi tenaga pengajar honorer dinilai tidak memberi kepastian. Kemarin (3/5), sekitar 500 orang pengajar honorer melakukan unjuk rasa di depan Istana Merdeka meminta pemerintah segera mengangkat pekerja tidak tetap menjadi pegawai negeri sipil.
Massa yang unjuk rasa tersebut berasal dari Forum Honorer Indonesia (FHI) yang membawahkan 33 organisasi pengajar honorer seluruh Indonesia. Mereka di antaranya berasal dari Tegal, Karawang, Subang, Kendal, Purworejo, Kutai Kartanegara, dan Lampung.